Presiden Jokowi (Joko Widodo) memberikan tiga arahan penting dalam penanganan persoalan pembangunan Rempang Eco City di Batam, Kepulauan Riau, seperti yang diungkapkan oleh Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia. Arahan ini mencerminkan perhatian pemerintah terhadap kepentingan masyarakat dan penyelesaian yang adil dalam proyek tersebut.
Pertama, Presiden Jokowi menginginkan bahwa proses penyelesaian konflik harus dilakukan dengan pendekatan yang baik, kekeluargaan, dan lembut. Hal ini menekankan pentingnya penanganan masalah dengan sikap yang bijak dan mendengarkan pandangan semua pihak terlibat.
Kedua, Jokowi menekankan pentingnya mendengarkan aspirasi masyarakat. Ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin memahami dan merespons kekhawatiran serta harapan masyarakat terkait proyek Rempang Eco City.
Ketiga, Presiden Jokowi menegaskan bahwa hak dan kepentingan warga sekitar harus menjadi prioritas dalam penanganan proyek ini. Bahlil Lahadalia diberi mandat untuk memastikan bahwa hak-hak rakyat dihormati dan dilindungi dalam kerangka aturan yang berlaku.
Langkah ini diambil sebagai respons atas bentrokan antara warga dan polisi terkait proyek Strategis Nasional Rempang Eco-City. Warga menolak pengusiran mereka untuk proyek tersebut, yang dijadwalkan akan digunakan untuk pabrik kaca dan panel surya oleh perusahaan China Xinyi Group. Presiden Joko Widodo mengakui bahwa ada masalah komunikasi dalam penanganan proyek ini, dan ia mengutus Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk menengahi masalah tersebut.
Tujuannya adalah untuk menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan yang menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam proyek tersebut. Arahan Presiden Jokowi mencerminkan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan konflik dengan baik, mendengarkan suara masyarakat, dan melindungi hak-hak warga dalam pembangunan Rempang Eco City.