Pada akhir November 2023, utang pemerintah Indonesia mencapai Rp8.041,01 triliun atau setara dengan 38,11% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dari 2014 hingga sekarang, yang menandai era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), terjadi peningkatan utang sebesar Rp5.432,21 triliun. Kementerian Keuangan mengklaim bahwa pengelolaan utang dilakukan dengan cermat dan terukur, memperhatikan komposisi mata uang, suku bunga, dan jatuh tempo yang optimal.
Ketika Jokowi pertama kali menjabat pada Oktober 2014, utang pemerintah Indonesia berada pada angka Rp2.601,16 triliun. Selama dua periode kepemimpinan Jokowi, utang terus meningkat, mencapai puncaknya pada tahun 2020, tahun pandemi COVID-19, ketika mencapai Rp6.074,56 triliun. Meskipun jumlah utang terus bertambah, rasio utang terhadap PDB berhasil ditekan dari 38,68% di 2020 menjadi 38,11% di November 2023, tetap di bawah batas aman yang ditetapkan sebesar 60% PDB.
Meski demikian, Bank Dunia mengeluarkan peringatan terkait kondisi utang negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Kenaikan suku bunga di seluruh dunia diidentifikasi sebagai faktor yang meningkatkan kerentanan utang. Bank Dunia mencatat bahwa negara-negara berkembang mengeluarkan dana besar untuk melunasi utang publik, menggeser alokasi dana dari sektor kesehatan, pendidikan, dan lingkungan.
Laporan tersebut juga mengungkap bahwa dalam tiga tahun terakhir, 18 negara mengalami gagal bayar, dan sekitar 60% negara berpendapatan rendah memiliki risiko tinggi atau sudah mengalami kesulitan utang. Bank Dunia memperingatkan bahwa suku bunga yang tetap tinggi dapat memberikan tekanan tambahan pada negara berkembang, memaksa mereka memilih antara melunasi utang pemerintah Indonesia atau mengalokasikan dana untuk sektor kesehatan dan pendidikan.
Dengan evaluasi utang Indonesia dan peringatan dari Bank Dunia, pemerintah perlu berhati-hati dalam mengelola kebijakan fiskal, memastikan keberlanjutan dan keseimbangan antara pembayaran utang dan kebutuhan mendesak negara.
Demikian informasi seputar besaran utang pemerintah Indonesia. Untuk berita ekonomi, bisnis dan investasi terkini lainnya hanya di Philippinestuffs.Com.