Pertumbuhan ekonomi Jakarta pada masa kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono tercatat mengalami peningkatan. Selain itu, angka kemiskinan di DKI juga mengalami penurunan selama periode tersebut. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada triwulan I tahun 2023, perekonomian Jakarta tumbuh sebesar 4,95 persen (y-on-y). Selama periode September 2022 hingga Maret 2023, pertumbuhan ekonomi Jakarta mencapai 3,43 persen, sementara jumlah pengangguran berkurang sebanyak 13 ribu orang.
Menurut Plt Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta, Dwi Paramita Dewi, pertumbuhan ekonomi ini didukung oleh tiga komponen pengeluaran dengan pertumbuhan tertinggi, yaitu Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PKLNPRT) sebesar 7,95 persen, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) sebesar 4,18 persen, dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) sebesar 1,19 persen. Hampir semua sektor usaha di Jakarta juga mengalami pertumbuhan positif. Sektor Transportasi dan Pergudangan mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 17,43 persen, diikuti oleh sektor Jasa Lainnya sebesar 13,16 persen, dan sektor Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum sebesar 8,27 persen.
Pertumbuhan sektor Jasa Lainnya dan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tidak terlepas dari peningkatan aktivitas hiburan dan pariwisata. Aktivitas rekreasi dan event hiburan di Jakarta, seperti konser musik, berdampak pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, tingkat hunian hotel, serta aktivitas makan minum di restoran.
Selain itu, BPS juga mencatat penurunan angka kemiskinan di Jakarta. Presentase kemiskinan pada Maret 2023 sebesar 4,44 persen, mengalami penurunan sebesar 0,09 persen poin dibandingkan dengan Maret 2020 yang sebesar 4,53 persen. Jika dibandingkan dengan September 2022, angka kemiskinan saat ini turun sebesar 0,17 persen poin.
Dwi Paramita Dewi menjelaskan bahwa jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebanyak 477.830 orang, mengalami penurunan sebanyak 17.100 orang dibandingkan dengan September 2022 yang mencapai 494.930 orang. Bahkan, jika dibandingkan dengan Maret 2020, awal pandemi Covid-19, jumlah penduduk miskin sudah berkurang sebanyak 3.030 orang.
Upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, seperti peningkatan pendapatan kelompok masyarakat miskin, telah memberikan hasil yang baik. Program Bantuan Tunai dari Pemerintah Pusat, seperti Program Sembako/Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Sosial Tunai (BST), serta program pengentasan kemiskinan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, seperti Bantuan Sosial Tunai, Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Sehat (KJS), dan Kartu Lansia Jakarta (KLJ), telah memberikan dampak positif dalam menjaga daya beli dan konsumsi masyarakat, serta mengurangi risiko bertambahnya penduduk miskin.
Dalam menghadapi dampak Covid-19, Jakarta berhasil mengendalikan tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Program-program bantuan dan jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, terbukti efektif dalam mempertahankan daya beli dan konsumsi masyarakat, serta mencegah bertambahnya jumlah penduduk miskin.
Bantuan dalam berbagai bentuk, seperti bantuan natura, insentif untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan pembebasan biaya sewa rusunawa, telah memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin. Data terkini dari BPS menunjukkan progres positif dalam pertumbuhan ekonomi Jakarta serta penurunan angka kemiskinan. Upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan dan memberikan berbagai bantuan kepada masyarakat rentan miskin memberikan dampak yang signifikan.